Ketika Raja-Raja Kecil Menguasai Negeri, Kekuasaan Lokal Membajak Negara 

Jakarta, 28/11/2025. Fenomena penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia tidak pernah berdiri sendiri. Di balik berbagai kasus yang mencoreng ruang publik mulai dari industri besar hingga unit pemerintahan desa selalu ada jaringan kekuasaan yang saling melindungi. Di sinilah lahir istilah yang sering terdengar di tengah masyarakat: “raja-raja kecil”.

Mereka bukan hanya individu yang memiliki jabatan, tetapi simpul kekuasaan yang dibekingi oleh aktor penting di belakang layar mulai dari purnawirawan pejabat tinggi, aparat keamanan, hingga birokrat lokal. Kekuasaan menjadi seperti komoditas yang diperdagangkan, bukan mandat rakyat.

Terdapat polemik bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi contoh bagaimana kapital bertemu kekuatan politik dan militeristik. Publik mempertanyakan bagaimana sebuah entitas industri bisa mengoperasikan fasilitas strategis setingkat bandara, bahkan untuk keluar-masuk pekerja dan logistik, dengan pengawasan negara yang dipertanyakan.

Isu yang muncul bukan hanya soal legalitas, tetapi juga dugaan adanya backing dari purnawirawan jenderal serta jaringan elit tertentu yang memungkinkan proyek tersebut berjalan seperti zona otonom di dalam negara. Ketika kekuasaan ekonomi dilindungi kekuasaan militer atau politik, pengawasan publik jadi tidak berarti.

Setelah itu di tingkat akar rumput, kasus dugaan penyalahgunaan Koperasi Merah Putih menunjukkan pola serupa. Koperasi yang seharusnya menjadi wadah ekonomi rakyat diduga dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan pribadi, bahkan diduga memanfaatkan dana publik seperti dana desa demi menopang operasional koperasi. Lebih parahnya lagi, praktik ini dibekingi oleh oknum aparatur desa, dan ketika mulai dipertanyakan, muncul perlindungan dari jaringan kekuasaan lokal sehingga masyarakat tidak berdaya untuk meminta transparansi.

Dalam program tender SPPG yang seharusnya berkaitan dengan standar kesehatan dan gizi, banyak keluhan mengenai:

• penitipan kontraktor

• penunjukan tenaga ahli yang tidak kompeten / tidak sesuai kualifikasi

• intervensi dari oknum aparat, termasuk oknum TNI dan polisi yang melindungi kepentingan jaringan tertentu

Ketika aparat yang seharusnya menjaga hukum berubah menjadi tameng kekuasaan, program Makan Bergizi Gratis berubah menjadi ladang transaksi politik dan ekonomi. Pada titik ini, rakyat bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan kepada pemerintah, hal ini memang hanya terdapat di segelintir wilayah. Namun jika di biarkan terus menerus akan menimbulkan ketimpangan yang luar biasa.

Masalah Terbesarnya ialah "Sistem Backingan"
Ini bukan soal satu kasus, satu oknum, atau satu wilayah tetapi budaya kekuasaan yang bertumpuk dan saling melindungi:

• Kekuasaan lokal dibiarkan membesar tanpa kontrol

• Aparat saling menjaga kepentingan jaringan

• Korporasi menjadi lebih kuat daripada negara

• Rakyat dipaksa diam oleh rasa takut dan ketidakberdayaan

Inilah yang membuat raja-raja kecil sulit disentuh.

Apa Peran Kita Sebagai Generasi Yang Sudah Harus Mulai Melek Politik dan Ekonomi?

• Menolak politik uang & budaya patronase.

• Mendukung transparansi real-time anggaran dan tender publik.

• Mengawasi proyek daerah dan koperasi desa.

• Berani menolak jika terindikasi KKN.

• Menguatkan gerakan literasi ekonomi dan civic awareness.

"Perubahan dimulai ketika rakyat tidak lagi takut bersuara dan mulai paham bagaimana uang publik bekerja."

Disclaimer: Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Financialmu tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari keputusan investasi yang diambil.